Anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi’i menyatakan harus ada komitmen yang jelas dari pemerintah dalam menegakkan hukum di negeri ini, sebab keberhasilan sebuah penegakkan hukum itu dibuktikan dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang tercipta di dalam lingkungan masyarakat.

 

“Penegakan hukum  bukan ditandai dengan jumlah penangkapan dan barang haram yang disita, tetapi tegaknya hukum akan ditandai dengan semakin berkualitasnya keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi III DPR, Senin (01/08/2016).

 

Menurutnya, paparan yang telah disampaikan oleh beberapa mitra kerja  Komisi III di Kalsel,  masih bersifat klasik.  Sebab masih melaporkan tentang berapa banyak perkara yang bisa diselesaikan, berapa banyak orang yang sudah ditangkap, atau  berapa kilogram narkotika yang bisa disita, dan lain sebagainya.

 

“Tujuan dibentuknya  aparat penegak hukum adalah untuk tegaknya hukum, yang ditandai dengan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kalau dengan data penangkapan atau barang haram yang disita, tetapi kejahatan tidak semakin reda, berarti ada sesuatu yang salah. Aparat kita hanya selalu menangani akibat dari suatu sebab, tidak pernah kemudian menyusuri bagaimana agar akibat itu tidak terulang lagi,” tandasnya.



Penyebab masalah itu terus terulang adalah tidak ditelusuri darimana sebenarnya sumber kejahatan, dan tidak teridentifikasi dengan jelas mengenai aparat hukum yang menangani persoalan-persoalan itu. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa lingkungan penegakan hukum di Indonesia sudah terkontaminasi.

 

“Bukannya  serius dalam menanganani penegakan hukum, tetapi malah mereka menjadi bagian dari  sumber terjadinya pelanggaran hukum. Maka kita harapkan ke depan harus ada keberanian dari Presiden, Pimpinan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kapolri untuk membuat standard operating procedure (SOP) sebuah penanganan kejahatan agar tuntas sampai ke akarnya,” ucap Politisi F-Gerindra tersebut.


Ia juga menghimbau kepada pemerintah, agar dalam rekruitmen calon aparat penegak hukum itu harus dilakukan dengan seleksi yang benar. Hal ini dimaksudkan agar tercipta aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk kepentingan dirinya atau orang lain. (dep,mp) Foto : Ryan/mr.